Independsi dan kebebasan dalam pers

INDEPENDENSI DAN KEBEBASAN DALAM PERS

PASCA REFORMASI.

Oleh : Aditya PP
Sudah sejak 1998 atau pasca reformasi pers Indonesia mengenyam kebebasan yang sudah lama sangat diinginkan oleh masyarakat. Sebab pada era orde baru telah kita keahui pada saat itu kebebasan pers sangat ditekan, bahkan beberapa pemberitaan cenderung ditutup-tutupi. Pers pra-Reformasi pada saat itu sangat dipengaruhi dan bahkan dijadikan alat politik oleh pemerintah, pers saat itu hanyalah dijadikan sebagai boneka oleh pemerintahan.
Pers yang seharusnya menjadi kepanjangan tangan dari masyarakat saat itu justru menjadi alat kepentingan orde baru, tetapi hal itu juga terjdi karena situasi pasca orde lama yang traumatis. Suatu kondisi dimana keadaan ekonomi, sosial, budaya sedang ditimpa prahara, sehingga perkembangan pembangunan menjadi agak terhambat.

Tetapi dampak kebijakan orde baru tidak semuanya negatif ada positifnya juga yaitu pers pada saat itu tidak menyiarkan berita-berita yang mengguncang stabilias negara. Hal ini sesuai dengan kebijakan trilogi pembangunan yaitu stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan sebagai doktrin negara.
Kini setelah kurang lebih 16 tahun orde beru berakhir dan Departemen Penerangan sebagai lembaga kontrol pers dibubakan oleh mantan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dibubarkan pers sudah benar-benar bebas sebebas-bebasnya, tak ada lagi orang ataupun instansi yang bisa lepas dari pengamatan pers, baik pejabat, menteri, pelosok, maupun instansi-instansi pemerintahan lainnya.
Meskipun Departemen Penerangan sudah tidak ada sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengonrol pers, juga berbagai izin dipermudah bahkan ditiadakan untuk mendirikan lembaga pers. Saat ini ada lembaga Dewan Pers yang berperan independen dan lebih seperti juru damai dalam mengontrol walaupun tidak punya wewenang untuk menjatuhkan sanksi hukum yang mengikat.
Akibatnya tentu ada sisi positif dan negatif yang muncul dari hal ini. Positifnya adalah masyarakat lebih mudah lagi dan tidak ada batasan dalam mengakses informasi karena sekarang sangat banyak pilihan untuk mendapatkan informasi, kalaupun ada batasan mungkin batasannya adalah kekuatan ekonomi. Semakin banyak uang maka semakin banyak pula pilihan untuk mendapatkan informasi.
Pers saat ini justru menjadi komoditi industri, sehingga mulai kehilangan unsur-unsur idealisme dan independensinya. Hal ini wajar saja karena mulai banyaknya lembaga pers yang bermunculan serta ketatnya persaingan sehingga terkadang sering mengabaikan sisi-sisi yang seharusnya dipegang oleh pers. Seperti check and balance dalam pemberitaan, misalnya pada kasus Pemilu Presiden kemarin kita lihat beberapa stasiun televisi memihak salah satu capres dan menjelek-jelekkan capres yang lainnya ataupun seperti salah satu koran yang selalu menggunakan bahasa-bahasa yang tak sepantasnya digunakan dalam pemberitaan pers.

Mungkin memang benar peribahasa “logika takkan berjalan tanpa logistik” maksudnya sesuatu bisa bergerak setelah atau karena ada biayanya. Akibatnya dengan kondisi ini alih-alih tunduk kepada penguasa pada era orde baru kini pers Indonesia lebih tunduk kepada kaum kapitalis, seperti pada kasus diatas.

Hal ini sangat lah ironis, sebab setelah bersusah payah lepas dari belenggu penguasa pada orde baru, kini beberapa pers justru mngabdikan diri menjadi budak para kaum kapitalis ataupu penguasa demi akses maupun imblan tertentu. Akibatnya pers pun dianggap masih gagal dalam memberikan informasi yang jujur terhadap masyarakat. Akibatnya kualitas pers Indonesia terkesan jalan ditempat.
Pers kedepannya diharapkan benar-benar independensi dan benar-benar bebas. Bebas dari pengaruh kaum kapitalis maupun para penguasa, sehingga pers benar-benar menjadi kepanjangan tangan dari rakyat. Pers juga diharapkan walaupun diberikan kebebasan tetapi tetap bertanggung jawab dan memperhatikan norma-norma yang berlaku sesuai kode etik pers. Seperti ungkapan mantan presiden dalam Pidatonya di Hari Pers Nasional pada tahun 2006 “Kebebasan pers tidaklah berarti di sana pers dapat berbuat apa saja, tanpa tanggung jawab. Kebebasan harus tetap tunduk pada norma-norma yang hidup di masyarakat..


~ Sekian ~